Rabu, 26 Maret 2014

Keadaan Indonesia Setelah Merdeka , yaa seperti ini lah ...


Saya ingin menyimpulkan sedikit tentang Perekonomian Indonesia dari masa orde lama, orde baru hingga reformasi itu seperti apa ?. Mungkin anda semua sudah pernah belajar di Sekolah, namun saya akan menguraikannya kembali Bagaimana sih keadaan Perekonomian kita dulu ?

A. Masa Orde Lama ( 1945 - 1965 )

Dilihat dari tahunnya pun saya belum lahir dan saya juga belum pernah mengalami masa orde lama yang pada masa Pemerintahan Ir. Soekarno. Tapi saya akan menguraikannya sedikit. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan orde lama memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Dekade 1950 sampai dengan 1965 yang dilanda oleh gejolak politik di dalam negeri dan beberapa daerah, seperti Sumatra dan Sulawesi.
  • Keadaan perekonomian yang sangat buruk, waalaupun sempat memiliki lajju rata-rata 7% dan kemudian turun hingga drastis di 1,9% dan nyaris stagflasi selama 1965-1966. 
  a.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (1951-1966)
Tahun Indeks (1951 = 100) % Pertumbuhan Tahun Indeks % Perubahan
1951 100,0 - 1960 146,8 -1,5
1952 103,8 3,8 1961 149,4 1,7
1953 126,8 22,1 1962 145,3 -2,7
1954 128,6 1,4 1963 141,4 -2,7
1955 133,4 3,7 1964 144,7 2,4
1956 136,4 2,2 1965 145,5 0,5
1957 144,4 5,8 1966 146,4 0,6
1958 152,0 5,3
1959 149,1 -1,9
NB: 1951-1957 diukur dengan Pendapatan Nasional bruto (PNB)
       1958-1966 diukur dengan Pendapatn Domestik bruto (PDB)

  • Tahun 1958, defisit saldo neraca pembayaran (BOP) dan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN) terus membesar dari tahun ke tahun.
  • Kegiatan di sektor industri pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat sangat rendah, karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung.
  • Tingkat inflasi yang tinggi dikarenakan rendahnya volume produksi (dari sisi suplai) sedangkan tingginya tingkat permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat.
  a.2. Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar (1955-1966)

Tahun Indeks Harga (1954 = 100) Jumlah Uang Beredar (juta rupiah)
1955 135 12,20
1956 133 13,40
1957 206 18,90
1958 243 29,40
1959 275 34,90
1960 330 47,90
1961 644 67,90
1962 1.648 135,90
1963 3.770 263,40
1934 8.870 675,10
1965 61.400 2.582,00
1966 152.200 5.593,40
Sumber: Arndt (1994)

  • Manajemen perekonomian moneter yang buruk, banyakya rupiah yang dicetak pada saat itu untuk membiayai perang pembebasan Irian barat, serta pertikaian dengan malaysia dan Inggris.
  • Selama periode orde lama, mengalami 8 kali pergantian kabinet, yaitu:
  • Aspek positif Indonesia selama masa orde lama dapat dikatakan dengan sitem ekonomi yang sangat demokratis (1950-1959), sebelum diganti menjadi demokrasi terpimpin. Namu, tercatat dalam sejarah Indonesia, bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.
  • Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan dari masa kolonial, mulai dari sektor formal yang meliputi pertambangan, distribusi transportasi, bank, dan pertanian komersil, bahkan termasuk juga sektor informal.
  • Setelah dilakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing belanda, keadaan menjadi buruk lagi dibandingkan dengan ekonomi demasa penjajahan belanda.
  • Pada september 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia memuncak dengan terjadinya kudeta gagal dari partai komunis Indonesai (PKI) yang menyebabkan perubahan drastis terhadap politik dalam negeri dari sosialis ke kapitalis.

 B. Masa Orde Baru ( Maret 1966 - Mei 1998 )

Setelah masa orde lama selesai, dimulai lah kembali masa orde baru Pemerintahan Ir. Soeharto. Dan saya akan menguraikannya kembali sedikit tentang masa orde baru ini. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan orde baru memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Perhatian pemerintah lebih tertuju kepada kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan sosial-ekonomi di tanah air.
  • · Hubungan baik dengan pihak barat kemnbali terjalin dan menjauhi ideologhi komunis. Indonesia kembali menjadi anggota BB dan lembaga lain, seperti bank Dunia dan dana Moneter Internasional (IMF).
  • Dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri dengan sasaran utama untuk menekan laju inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada orde lama.
  • April 1969, repelita I dimulai dengan penekanan pembanguan sektor pertanian dan agroindustri (seperti pupuk, semen, kimia dasar, pulp, kertas, dan tekstil) dengan tujuan utama untuk membuat Indonesia menjadi swasembada, terutama untuk kebutuhan beras, sehingga untuk mencapai tujan tersebut pemeritah melakukan program pemghijauan (revolusi hijau) di sektor pertanian.
  • Keberhasilan pembanguan ekonomi pada masa orde baru nukan hanya dikarenakan kabinet yang solid, tapi juga berkat penghasilan dari ekspor minyak.

C. Era Reformasi

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Garis waktu

* 22 Januari 1998
o Rupiah tembus 17.000,- per dolar AS, IMF tidak menunjukkan rencana bantuannya.

* 12 Februari
o Soeharto menunjuk Wiranto, menjadi Panglima Angkatan Bersenjata.

* 10 Maret
o Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kali dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.

* 4 Mei
o Harga BBM meroket 71%, disusul 3 hari kerusuhan di Medan dengan korban sedikitnya 6 meninggal.

* 8 Mei
o Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh.

* 9 Mei
o Soeharto berangkat seminggu ke Mesir.

* 12 Mei
o Tragedi Trisakti, 4 Mahasiswa Trisakti terbunuh.

* 13 Mei
o Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. Kerusuhan juga terjadi di kota Solo.
o Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.
o Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia.

* 14 Mei
o Demonstrasi terus bertambah besar hampir di seluruh kota-kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah.

* 18 Mei
o Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko, meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden.
o Jenderal Wiranto mengatakan bahwa pernyataan Harmoko tidak mempunyai dasar hukum; Wiranto mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi".
o Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ, Forum Kota, UI dan HMI MPO memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR

Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR
Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR

* 19 Mei
o Soeharto berbicara di TV, menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya.
o Beberapa tokoh Muslim, termasuk Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, bertemu dengan Soeharto.
o Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta.
o Dilaporkan bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya.

* 20 Mei
o Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas.
o 500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung.
o Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat, 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru
o Sebelas menteri kabinet mengundurkan diri, termasuk Ginandjar Kartasasmita, milyuner kayu Bob Hasan, dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin.

Pernyataan pengunduran diri
Pernyataan pengunduran diri

* 21 Mei
o Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB
o Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.
o Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden.
o Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.

* 22 Mei
o Habibie mengumumkan susunan "Kabinet Reformasi".
o Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.
o Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya

Habibie
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999.

Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.

GusDur
Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden.

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.

Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri.

Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.

Megawati
Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'.

Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden.

Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya.

Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden.

Dapat anda lihat sendiri di Masa Pemerintahan dari Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi itu seperti apa ? kalau boleh dibilang sih ya amat sangat jauh perbedaannya.

Sumber data dari :

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Sanusi, Bachrawi. 2000. Sistem Ekonomi Surat Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

http://indonesiaindonesia.com/f/2392-indonesia-era-reformasi/

Selasa, 18 Maret 2014

JEPANG "Negri Sakura Sejuta Impian"





Mari kita bahas sekilas tentang Perekonomian di Negri Sakura Sejuta Impian ini yaitu JEPANG. Kenapa disebut dengan Jepang Sejuta Impian ? karena dibalik warna bendera mereka yang simpel, orang orang jepang itu mempunyai semangat jiwa yang besar untuk terus berkarya dan berkarya. Banyak yang mereka hasilkan dari mulai alat transportasi, elektronik dan masih banyak lagi .. Mereka juga mengeksport kan barang semua yang mereka hasilkan ke berbagai negara salah satunya negara kita ini Indonesia. Untuk lebih banyak mengetahui tentang Jepang "Negri Sakura Sejuta Impian" ini mari simak dibawah untuk lebih lanjut !

Sejak periode Meiji (1868-1912), Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun jalan kereta api, jalan raya, dan memulai reformasi kepemilikan tanah. Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal untuk dijual kepada swasta dengan harga murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji berkembang menjadi zaibatsu, dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga kini.
 Contoh Commuterline yang di Ekspor ke Indonesia 



Salah satu hasil karya Jepang "Monorel" masa kini "Modern".

Pertumbuhan ekonomi riil dari tahun 1960-an hingga 1980-an sering disebut "keajaiban ekonomi jepang", yakni rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an. Dekade 1980-an merupakan masa keemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat sehingga terjadi surplus neraca perdagangan yang mengakibatkan konflik perdagangan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Plaza 1985, dolar AS mengalami depresiasi terhadap yen. Pada Februari 1987, tingkat diskonto resmi diturunkan hingga 2,5% agar produk manufaktur Jepang bisa kembali kompetitif setelah terjadi kemerosotan volume ekspor akibat menguatnya yen. 

Jepang adalah perekonomian terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat.


Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS$ 14 miliar). Jepang berada di peringkat ke-6 setelah RRC, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili, dengan total tangkapan ikan yang terus menurun sejak 1996.


Menurut sensus tahun 1950, sekitar 50% angkatan kerja berada di bidang pertanian. Sepanjang "masa keajaiban ekonomi Jepang", angkatan kerja di bidang pertanian terus menyusut hingga sekitar 4,1% pada tahun 2008.

Jepang adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 6.852 pulau dan secara administratif terdiri atas 47 perfektur. Populasi penduduk Jepang saat ini telah mencapai lebih dari 126 juta jiwa. 

Keberhasilan-keberhasilan pembangunan ekonomi di Jepang sangat dipengaruhi oleh andil masyarakatnya. Dalam perencanaan pembangunannya, Jepang terkenal dengan zenso (otonomi daerah) dan machizukuri-nya (community participation). Sistem perencanaan pembangunan di Jepang adalah sistem yang kompleks yang diantaranya mencakup pengendalian legal dan legislatif, rencana pembuatan (plan-making), rencana pemanfaatan lahan (land use planning), zonasi (zonning), pengendalian kepadatan penduduk,dll.

Rencana Pembangunan Nasional Komprehensif (RPNK) Jepang didasarkan pada Comprehensive National Land Development Act tahun 1950. RPNK tersebut ditetapkan oleh perdana menteri dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan menteri terkait.


Rencana Pertama telah disetujui pada tahun 1962. Pada periode ini, pembangunan juga ditekankan pada pengembangan ekonomi dan struktur kepegawaian untuk mencapai perumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Rencana Kedua diumumkan pada tahun 1969 dan dirancang untuk melanjutkan Rencana Pertama dengan membangun jaringan transportasi bermotor dan sistem Shinkansen (kereta cepat) di seluruh wilayah Jepang serta melanjutkan proyek pengembangan industri, termasuk upaya relokasi industri dari daerah padat (removal areas) ke daerah yang kurang berkembang atau disebut “promotion areas”.

Rencana Ketiga diluncurkan tahun 1979 dengan menetapkan suatu skema penciptaan kualitas lingkungan huni yang mandiri. Strategi pada periode ini merupakan strategi pendukung bagi rencana pembangunan dan pengembangan industri pada periode sebelumnya.

Rencana Keempat dijalankan dari tahun 1989 hingga tahun 2000 (15 tahun). Sedangkan mulai periode ini, Jepang dibagi dalam 2 daerah NCR,yakni Area Tokyo Metropolitan dan “Daerah Luar” atau “Outer Areas”. Strategi ini bermaksud agar pengembangan NCR berfungsi sebagai pusat nasional dan internasional, kegiatan politik, ekonomi dan budaya.

Rencana Kelima diumumkan pada bulan Maret 1998 dan mulai dilaksanakan awal tahun 2001 hingga sekarang yang diwujudkan dalam sebuah “Grand Design For the 21st Century” dengan menekankan pada keseimbangan pembangunan untuk mencapai kemandirian daerah dan penciptaan Tanah Nasional Indah (Promotion of Regional Independence and Creation of Beautiful National Land).

Sogo Kaihatsu Kaikaku atau lebih dikenal dengan zenso. Zenso merupakan perwujudan dari otonomi daerah di Jepang. Sasaran utama program Zenso berupa upaya pembangunan merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing untuk pembangunan ekonomi daerah yang semuanya terjalin dalam satu konsep wide-area life zones.

Zenso diwujudkan dalam 4 (empat) tahapan program pembangunan,yaitu:

•Zenso I (1962-1967) menekankan pada konsep pembangunan fisik. Konsep pertama diarahkan pada upaya penciptaan Kota-kota Industri Baru (seperti Niigata, Central Hokkaido, Matsumoto Suwa) dan Lokasi Pembangunan Industri Khusus (seperti Kashima, Harima).

•Zenso II (1969-1975), pembangunan difokuskan pada pengembangan new nationwide networks seperti telekomunikasi, transportasi udara, kereta ekspres (shinkansen), highways, pelabuhan laut dan sebagainya, serta pembangunan industri-industri berskala besar, khususnya di kota-kota industri.

•Zenso III (1977-1985) yang tak kalah penting juga adalah penyebaran kegiatan-kegiatan industri (industrial dispersion) ke tingkat-tingkat daerah guna menekan konsentrasi kegiatan industri pada kota-kota besar tertentu saja, seperti Osaka dan Nagoya.


•Zenso IV (1987-2000) mengupayakan pembentukan multi-polar nation yang tersebar, mengingat eskalasi masalah-masalah sosial terutama di kota Tokyo cukup besar. Selain itu penyebaran jaringan informasi canggih dan pembangunan infrastruktur di luar Tokyo terus dilakukan guna menghindari konsentrasi pembangunan di satu kawasan saja.

REFERENSI


http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-7048.html


http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000850/en/fishtradefacts08b.pdf


The World Almanac and book of facts 2008. World Almanac Books. 2008. hlm. 94


http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm 

http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/zs5-e/index.html
 
http://www.gdrc.org/uem/observatory/jp-overview.html